Ekologi Kota di Perkotaan

A.      Ekologi Kota

Ekologi kota adalah interaksi organisme dengan lingkungan fisiknya di wilayah perkotaan. Kajian ekologi kota meliputi organisme yang hidup di kota serta daur rantai makanannya, pengeluaran fases dari organisme, daur hidup organisme yang terjadi di dalam sistem perencanaan dan jaringan tubuhnya. Kajian ini penting mengingat beberapa organisme menjadi sumber utama penyakit yang menyerang manusia seperti demam berdarah, kaki gajah, malaria, rabies, flu tulang. Lingkungan perkotaan mengalami perkembangan pembangunan yang sangat cepat dan mudah berubah-ubah. Urbanisasi, permukiman dan gedung-gedung yang vertikal, ketersediaan makanan, migrasi organisme, sampah, energi dan air bersih menjadi masalah yang pelik di kota-kota besar.

Kota ekologis adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Pendekatan ini dipilih sebagai jawaban atas semakin memburuknya kondisi lingkungan kota karena pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Kota Ekologis mempunyai kesamaan dengan konsepsi kota yang berkelanjutan, yang menekankan pentingnya menyeimbangkan Antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan kota. Kota Ekologis juga mempunyai pandangan jauh ke depan, bahwa Pembangunan kota harus mempertimbangkan keberlanjutan atau masa depan kota.

Kota Ekologis di beberapa kota diwujudkan dalam bentuk program-program yang bertujuan untuk mencapai ‘kota hijau‛. Program kota hijau merupakan program yang menyatakan perlunya kualitas hidup yang lebih baik serta kehidupan yang harmonis dengan lingkungannya bagi masyarakat kota. Program-program kota hijau diantaranya tidak hanya terbatas untuk mengupayakan penghijauan saja akan tetapi lebih luas untuk mengupayakan konversi energi yang dapat diperbaharui,  membangun transportasi yang berkelanjutan, memperluas proses daur ulang, memberdayakan masyarakat, mendukung usaha  kecil dan kerjasama sebagai tanggung jawab sosial, memugar tempat tinggal liar, memperluas partisipasi dalam perencanaan untuk keberlanjutan, menciptakan seni dan perayaan yang bersifat komunal.

Pada perancangan kota ekologi, ada tiga prinsip utama yang harus dipenuhi yaitu:

1.      Kesesuaian dengan iklim

2.      Efisiensi sumber daya

3.      Efisiensi energi

Ketiga prinsip tersebut mendasari semua komponen perancangan kota ekologi, yang saling berintegrasi. Keterpaduan antara komponen dalam perancangan kota ekologi merupakan salah satu jalan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Adapun komponen perancangan kota ekologi terdiri dari:

1.      Tata guna tanah

2.      Bangunan

3.      Transportasi

4.      Infrastruktur

5.      Lansekap kota

Pada tata guna tanah, beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam perancangan kota ekologi adalah:

1.      Tata guna tanah campuran

2.      Pemakaian lahan dengan lebih kompak

3.      Integrasi antara tata guna tanah dan intrastruktur

4.      Pemakaian lahan untuk kegiatan skala kecil

5.      Lebih banyak disediakan ruang terbuka

Prinsip-Prinsip Kota Ekologis lainnya adalah :

Fungsi kota ekologi menurut prinsip-prinsip tertentu, dan dapat mempengaruhi kota dalam petunjuk yang positif. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

1.      Skala kecil dan sangat memenuhi syarat

2.      Akses menurut kedekatan

3.      Pemusatan kembali dengan skala kecil

4.      Perbedaan adalah sesuatu yang baik

B.       Dampak Ekologis di Kota Makassar

      Tanah adalah aset yang tidak merata distribusinya. Pertumbuhan yang bertumpu pada eksploitasi lingkungan alam bertentangan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (suistainable development), yang melestarikan ekologi dimana pendapatan masa depan dan kesehatan manusia bergantung. Reklamasi pantai di Makassar merupakan konflik antara tujuan pembangunan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang serta konsekuensi dari besarnya ketimpangan dan intervensi pemerintah atas nama orang-orang kaya. Terlepas dari sifat negatifnya, aktifitas ekonomi di wilayah CPI (Centre Point of Indonesia) yang sering kali mendapat keuntungan dari subsidi yang berlangsung. Proyek dan skema pembangunan di buat dalam skala besar. Dalam banyak kasus dimana terdapat distribusi tanah yang sangat timpang, pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan perhatian serius terhadap Land reform.

      Selama 2009 tiga proses alih fungsi ekologis yang menuai sorotan, yakni revitalisasi Lapangan Karebosi yang berkesinambungan tahun sebelunya , Proyek Center Point of Indonesia (CPI), dan Reklamasi Buloa, semua di Kota Makassar. Revitalisasi Karebosi bukan hanya mengalihfungsi areal resapan menjadi area komersil, tetapi juga kemudian menimbulkan masalah sosial, karena fungsi sosial Karebosi sebagai area publik perlahan-lahan dihilangkan mengikuti kemauan investor. Revitalisasi Karebosi menjadi salah satu contoh pembangunan mencoba menyampingkan aspek-aspek ekologi, bahkan aspek ekologis dikapitalisasi ke dalam ekspansi investasi yang mengubah fungsi publik menjadi fungsi privat. Pembangunan CPI menuai sorotan karena megaproyek ini akan secara ekstrim mengubah fungsi-fungsi ekologis di sepanjang pantai Makassar.

      Proyek ini akan menutup areal muara Sungai Jeneberang, lalu kemana nantinya 30 juta kubik sedimen lumpur dari Jeneberang? Bagaimana dengan pola gelombang datang dari selat Makassar, bagaimana menjaga kedalaman Pelabuhan Makassar. Karena CPI harus memiliki Amdal yang konprhensif. Disamping itu, harus punya studi kelakayan yang akurat. Reklamasi Buloa, pergerakannya seperti ‘aksi siluman’. Tidak ada informasi, diam-diam tiba-tiba ada dan sebagian areal laut sudah tertimbun. Kemudian menimbulkan reaksi masyarakat karena reklamasi ini secara ekologis merusak lingkungan berupa mangrove terumbu karang di kota Makassar yang tersisa, juga sebagai ‘paru-paru’ penyerap karbon lepasan kawasan industri.

      Ekosistem pantai terancam, sekaligus dampak sosial terhadap masyarakat nelayan atau masyarakat di sekitar lokasi proyek. Kebiasaan buruk dalam pembangunan kita adalah mengakali Amdal. Idealnya, proyek pembangunan berdasarkan analisis dampak lingkungan, tetapi yang sering terjadi Amdal menyesuaikan pembangunan. Akhirnya Amdal dikondisikan sesuai kehendak pembangunan atau investor.

      Berdasar dari beberapa masalah yang terjadi di Kota Makassar yang menjadi penyebab utamanya adalah banyaknya pembangunan yang tidak memenuhi Amdal padahal hal utama yang seharusnya di perhatikan adalah Amdalnya. Dengan adanya Amdal disetiap pembangunan maka dapat mengurangi dampak buruk pada Ekologi.

                Maka dari itu untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan ekologi maka pemerintah terkait harus lebih tegas dalam mengawasi baik dalam pemberian izin untuk mendirikan bangunan (IMB) maupun dalam proses pembangunannya, karna ada banyak pembangunan tidak sesuai yang di lapangan dengan yang direncanakan.